Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmon J Mahesa menilai langkah Presiden Joko Widodo berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan dalam proses seleksi calon menteri adalah upaya mencari popularitas.
"Bisa biasa saja, atau malah cari popularitas," kata Desmon di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Desmon menambahkan memilih menteri merupakan hak prerogatif presiden. Itu sebabnya, menurut dia, Jokowi tidak perlu mengirimkan nama calon menteri untuk diseleksi KPK dan PPATK.
Menurut Desmon seleksi menteri bisa dilakukan tim Jokowi secara tertutup, misalnya dengan menelusuri rekam jejak para kandidat dengan meminta komentar kedua lembaga tersebut.
"Kan bisa dimintai komentarnya KPK, si Udin bagaimana ini? Tertutup saja," kata Desmon.
Jokowi memang berkomitmen melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri. Jokowi ingin menterinya benar-benar bersih.
Pada Jumat pekan lalu, Tim Transisi Jokowi-JK yang diwakili Rini Soemarno dan Hasto Kristiyanto telah menyerahkan 43 nama calon menteri kepada kedua lembaga negara tersebut untuk diselidiki. [Bagus Santosa]
