Infografis
Suara.com - Meski seluruh fraksi sudah menyetujui jumlah 11 komisi sebagai alat kelengkapan DPR saat sidang paripurna hari ini Kamis (16/10/2014), namun mengenai siapa yang memimpin dan tugas dari komisi belum juga ada kesepatan.
Sidang sempat diwarnai sejumlah interupsi yang mempertanyakan alasan penetapan jumlah komisi tanpa ada pimpinan dan tugasnya.
Interupsi berawal dari Politisi PDI Perjuangan Aria Bima, yang mempertanyakan alasan ditetapkan 11 komisi tanpa dijelaskan nama dan tugasnya.
"Pimpinan, tadi kita sudah sepakati 11 komisi. Komisinya apa? Kita belum ngerti kok tiba-tiba 11 ini kayak nomor apa," ujarnya dalam Rapat Paripurna penetapan komisi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2014).
Interupsi ini pun ditimpali anggota fraksi lainnya. Banyaknya interupsi ini membuat Pimpinan Rapat Paripurna Fadli Zon memberikan ruang ke tiap fraksi untuk menyampaikan pandangan masing-masing.
Dalam pandangan mayoritas fraksi yang terdiri dari, Golkar, Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, NasDem, Hanura, PPP, dan PAN mengharapkan dilakukan penundaan dengan alasan yang sama dengan PDI Perjuangan.
"PAN telah menyiapkan nama anggota komisi-komisi namun demi menghormati kebersamaan di majelis dan dewan, maka kami setuju dengan usulan teman-teman untuk ini ditunda dan mekanisme disesuaikan," ujar Teguh Juwarno anggota Fraksi PAN.
Ada dua alasan penundaan penetapan nama anggota dan tugas per-komisi-nya ini, pertama lantaran surat permintaan nama-nama anggota komisi yang masuk ke Sekretariat Jenderal telat, bahkan ada yang belum menyerahkan nama-nama anggotanya.
Alasannya lainnya, tugas Komisi-komisi ini juga harus menyesuaikan dengan nomenklatur pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) sebagai mitra kerjanya. Sementara, kabinet Jokowi pun belum diumumkan.
Sementara, PKS meminta proses penetapan tugas dan nama-nama komisi tetap diselesaikan pada hari ini.
PKS beralasan hal itu karena untuk menindaklanjuti rapat konsultasi antar fraksi yang lalu. PKS juga sudah menyerahkan nama-nama kendati memang ada usulan agar menyesuaikan dengan nomenklatur pemerintahan Jokowi.
Atas pandangan fraksi tersebut, Fadli Zon melihat mayoritas fraksi meminta untuk dilakukan penundaan.
"Penundaan ini sampai paripurna berikutnya, setuju?" tanya Fadli.
"Setuju," jawab peserta paripurna.
