Infografis
LBH Jakarta dan organisasi buruh juga merekomendasikan agar setiap kebijakan terkait pengupahan melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh secara langsung. Serikat, sebagaimana diatur dalam undang-undang, memperjuangkan nasib dan kesejahteraan buruh atau pekerja.
"Dengan tidak melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh, maka pemerintah sebenarnya telah melalaikan kewajiban dan melanggar ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Konvensi ILO Nomor 131 Tahun 1970," tuturnya.
Terakhir, LBH Jakarta dan organisasi buruh juga merekomendasikan penghapusan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.
"Inpres tersebut mengesampingkan kesejahteraan buruh karena lebih mengedepankan penegakkan upah minimum yang jauh dari angka KHL daripada peningkatan kesejahteraan buruh," pungkasnya. (Antara)
