Infografis
Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan Joko Widodo (Jokowi) yang menggantikannya mulai 20 Oktober 2014 dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa perbatasan dengan Malaysia.
Ada beberapa sengketa perbatasan dengan Malaysia yang tersisa dan diharapkan terus diupayakan penyelesaiannya oleh presiden mendatang, kata Presiden Yudhoyono saat menerima Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI di Istana Negara, Senin (13/10/2014).
"Melalui forum ini saya menyerukan kepada Malaysia marilah kita dengan serius dan semangat yang tinggi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang masih tersisa. Karena saya lihat dengan Malaysia kurang nyata realisasinya dibandingkan dengan negara bangsa lain," katanya.
Masih ada empat titik perbatasan yang menjadi sengketa Indonesia dengan Malaysia yang meliputi Selat Malaka, Malaka Selatan, Laut Tiongkok Selatan dan Laut Sulawesi.
Presiden Yudhoyono akan menyelesaikan masa tugasnya pada 20 Oktober 2014 mendatang. Jokowi akan menggantikannya dan menjabat untuk periode 2014-2019.
Di hadapan Tim Teknis dan para diplomat dan negosiator penyelesaian sengketa perbatasan maritim, Presiden Yudhoyono mengucapkan terima kasih atas keberhasilan sejumlah kesepakatan perjanjian yang bersejarah.
Setidaknya, dua perjanjian perbatasan laut telah ditandatangani sepanjang 2014 sebelum Presiden Yudhoyono lengser.
Pertama Pada Mei 2014, Indonesia dan Filipina telah menandatangani perjanjian delimitasi Zona Ekonomi Eklusif dengan Filipinan yang menjadi sengketa selama 20 tahun. Indonesia-Filipinan memiliki perbatasan di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik.
Sedangkan pada September 2014, Indonesia-Singapura juga menandatangani perjanjain penetapan garis batas laut di bagian Timur Selat Singapura yang mencakup area perairan Batam (Indonesia) dan Changi (Singapura).
"Status quo 'is not an option' (bukan pilihan). Terima kasih Anda semua menjadi 'part of solution' (bagian dari solusi) dan menjadi 'trouble shooter' (pencari solusi) bukan 'trouble maker' (pembuat masalah) karena banyak yang menjadi 'trouble maker' di negara ini," kata Presiden Yudhoyono. (Antara)
