Usep mengatakan walaupun sistem yang dianut di Indonesia adalah presidensial, tetap harus memandang bahwa partai politik juga ikut berpengaruh pada arah kebijakan pemerintah.
"Menurut saya, komunikasi politiknya harus mengarah pada power sharing, walaupun itu sesungguhnya tidak dimaui rakyat. Tentunya akan ada saling sandera satu sama lainnya, tapi ya jangan terlalu kaku dan juga jangan terlalu bebas. Artinya tetap dalam konteks koridor UU dan rakyat," kata Usep.