Infografis
"Apapun alasannya, negara tidak boleh membiarkan adanya senjata api ilegal berada di tangan sipil. Tidak boleh dibiarkan, dan harus dikedepankan pendekatan hukum. Namun, tidak juga mengenyampingkan pendekatan musyawarah agar mereka mau menyerahkan senjatanya," ujarya.
M. Adli menyebutkan Aceh itu ibarat "rumput kering" yang mudah disuluti dan kemudian terbakar. "Karenanya saya melihat ada penggiringan agar konflik kembali terjadi di Aceh dan konsep konfliknya horizontal," tukas dia.
Konflik horizontal terjadi karena modal sosial dan politik Aceh sedang degradasi. Menurutnya konflik horizontal tersebut sangat bahaya, dan di Aceh jenis konflik itu pernah terjadi.
Apalagi, kata dia, munculnya kelompok sipil bersenjata itu bersamaan dengan gencar-gencarnya upaya Pemerintah Aceh mempromosikan potensi investasi untuk menarik minat investor di provinsi berpenduduk sekitar 5 juta jiwa tersebut.
Menurut dia, jika memang ada oknum masyarakat yang merasakan Pemerintah Provinsi Aceh tidak adil maka sebaiknya bisa disampaikan secara terbuka, termasuk melalui media massa karena ini adalah zaman domokrasi, bukan dengan kekerasan, apalagi sampai mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup orang banyak.
"Ini zaman demokrasi yang sudah sepatutnya kita tinggalkan cara-cara kekerasan. Sampaikan jika memang ada ketidak-adilan. Saya yakin Pemerintah Aceh di bawah kendali Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf akan menyahuti semua aspirasi rakyat, terutama mantan kombatan GAM, karena mereka juga mantan GAM," kata dia, menjelaskan.
Di pihak lain, Adli juga mengimbau rakyat Aceh agar bersatu padu dan bahu membahu mengisi perdamaian ini dengan pembangunan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga bisa terwujud Aceh bermartabat dan sejahtera.
"Bagaimana Aceh bisa membangun jika kita tidak bersatu, apalagi jika kondisi keamanan tidak kondusif. Investor tidak akan mau datang ke Aceh jika daerah ini masih ada teror dan intimidasi," ujarnya.
Ke depan, harapannya semua aktor politik ikut serta dalam memberi rasa nyaman bagi Masyarakat Aceh dengan menjaga pernyataannya. Dan ikut memberi kontribusi positif dalam rangka konsolidasi massal masyarakat untuk bersatu, guna mempercepat kesejahteraan rakyat.
Karenanya, semua elemen bangsa, terutama Pemerintah Aceh harus benar-benar memahami bahwa ketidak-adilan dari berbagai aspek akan menjadi pemicu perlawanan, termasuk konflik bersenjata.
