Jokowi: Hashim Harusnya Berpikir Kenegarawanan

Kamis, 09 Oktober 2014 | 19:34 WIB
Jokowi: Hashim Harusnya Berpikir Kenegarawanan
Presiden terpilih Joko Widodo. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Hashim Djojohadikusumo tampaknya bukanlah seorang negarawan. Komentar Jokowi ini menanggapi soal pernyataan Hashim terkait "ada harga yang harus dibayar" lantaran Jokowi meninggalkan DKI Jakarta.

"Harusnya berpikir kenegarawanan-lah. Jangan berpikir urusannya dagang saja. Kalau kamu transfer ke soal uang, ya, repot," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Pernyataan Hashim itu sendiri disebut sekaligus demi menagih janji Jokowi ketika Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2012 silam. Jokowi pun mengaku, Hashim dan Prabowo Subianto cukup berpengaruh terhadap kemenangan Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI Jakarta waktu itu. Namun, dia menyayangkan pernyataan Hashim tersebut.

"Kalau membantu, iya membantu (saat Pilgub). Tapi kan ini jumlahnya saya ndak ngerti berapa," ujar Jokowi lagi.

Secara personal, Jokowi sendiri mengaku tidak ada masalah dengan Hashim. Dia bahkan sempat bertemu dengan Hashim pada pelantikan DPR RI periode 2014-2019, beberapa waktu lalu. Saat itu, Jokowi mengaku tidak ada masalah apa-apa, bahkan keduanya sempat saling menyapa dan menanyakan kabar.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar Presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya meninggalkan Jakarta dan mencalonkan diri dalam Pilpres yang lalu.

Hashim, dalam artikel yang ditayangkan situs The Wall Street Journal, menganggap langkah Jokowi itu sebagai "personal betrayal". "Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim dalam wawancaranya dengan media itu.

Hashim pun menyatakan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen, akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI