Infografis
Suara.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Suraya, mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak perlu khawatir dengan dominasi Koalisi Merah Putih di DPR dan MPR.
"Selama keduanya menjalankan program-program yang sudah dijanjikannya dalam kampanye sesuai dengan kepentingan rakyat," kata Suraya kepada suara.com, Kamis (9/10/2014).
Program-program pro rakyat yang nanti dijalankan Jokowi-JK, kata Suraya, akan menimbulkan kekuatan rakyat (people power).
"Dan people power yang muncul ini akan membela pemerintahan Jokowi-JK," kata Suraya.
Agar rakyat mengetahui bahwa Jokowi-JK menjalankan kepentingan rakyat, maka kedua pemimpin harus memberikan bukti kerja.
"Bukan hanya janji-janji. Jika rakyat sudah mendapatkan kebutuhannya terpenuhi maka dengan sendirinya mereka akan membela Jokowi-JK," ujar Suraya.
Terkait dengan proses penetapan paket pimpinan DPR/MPR periode 2014-2019, menurut Suraya telah memperlihatkan dua hal. Pertama proses musyawarah yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak dijalankan.
"Kedua proses ini dihasilkan dengan sistem voting bukan musyawarah," katanya.
Rapat paripurna MPR menetapkan paket pimpinan MPR dari Koalisi Merah Putih sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Paket Koalisi Merah Putih terdiri dari Zulkifli Hasan (PAN) sebagai Ketua MPR RI. Adapun wakilnya adalah EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), Oesman Sapta Odang (wakil DPD RI), dan Mahyudin (Golkar).
Sebelumnya sempat muncul kekhawatiran dari sejumlah kalangan setelah Koalisi Merah Putih menguasai pimpinan DPR/MPR, program kerja Jokowi-JK bakal dihambat sana-sini.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, sejumlah elite politik anggota Koalisi Merah Putih menegaskan bahwa mereka bukan penjegal, melainkan ingin menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah.
