Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan masyarakat akan menilai sendiri partai politik mana yang ngotot ingin voting dan menolak musyawarah serta mufakat dalam memilih pimpinan MPR, Senin (6/10/2014) malam.
Agar masyarakat tahu, sebelum penetapan pimpinan MPR, kata Irman, DPD akan meminta semua fraksi yang menginginkan voting untuk menunjukkan diri.
"Biar masyarakat menilai siapa yang memaksakan yang ingin voting ini, di dalam MPR," kata Irman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Seperti diketahui, sejumlah anggota Koalisi Merah Putih menyatakan keinginan mereka untuk menetapkan paket pimpinan MPR melalui mekanisme voting. Dengan kata lain, pimpinan MPR hanya berasal dari kubu mereka, plus Partai Demokrat yang disebut-sebut akan dijatah kursi Ketua MPR.
Kendati ada kemungkinan rapat paripurna nanti berjalan alot, Irman mengatakan DPD akan menghindari walk out dari ruang sidang. DPD meyakini opsi musyawarah dan mufakat akan dilakukan.
"Saya tentu menghindari walk out itu. Saya yakin anggota MPR bisa menggunakan hak-haknya. Tapi, kalaupun iya nantinya voting kita tanya ke sidang paripurna siapa yang mau voting siapa yang tidak. Biar rakyat melihat siapa wakil-wakilnya, yang memaksakan kehendak. Karena MPR dipih anggota DPR dan DPD," kata Irman.
Keinginan DPD agar penetapan pimpinan MPR melalui musyawarah dan mufakat didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat.
Dalam rapat paripurna, DPD telah mengusung sembilan nama untuk dicalonkan menjadi pimpinan MPR periode 2014-2019. Mereka adalah:
Wilayah Barat
1. Asmawati, Sumatera Selatan
2. Abdul Gafar Usman, Riau
3. Hudanil Rani, Bangka Belitung
Wilayah Tengah
1. Osman Satwa, Kalimantan Barat
2. AM Fatwa, DKI Jakarta
3. Ahmad Muqowam, Jawa Tengah
