Infografis
Suara.com - Pemerintah Israel meradang karena Perdana Menteri Swedia, Stefan Loefven, mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.
Loefven, pemimpin partai Sosial Demokrat yang baru memenangkan pemilihan umum September kemarin, mengatakan bahwa dengan mengakui kedaulatan Palestina, Swedia ingin mendorong "solusi dua negara" dalam konflik Israel-Palestina.
"Sebuah solusi dua negara membutuhkan pengakuan dari dua pihak dan keinginan untuk hidup berdampingan secara damai," kata Loefven dalam pidato pelantikannya di hadapan parlemen Swedia, Jumat (3/10/2014).
Pengakuan itu dikecam keras oleh Israel, yang mengatakan bahwa Swedia terlalu terburu-buru dalam mengambil kebijakan tersebut.
"Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman mengatakan dia kecewa, bahwa perdana menteri baru telah terburu-buru membuat pernyataan terkait posisi Swedia yang mengakui kedaulatan negara Palestina, yang tampaknya dibuat tanpa waktu yang cukup untuk mempelajari masalah itu secara mendalam," bunyi pernyataan dari kantor departemen luar negeri Israel, Sabtu (4/10/2014).
Israel juga mengatakan akan memanggil Duta Besar Swedia untuk Israel, Carl Magnus Nesser.
Pada 2012 Swedia adalah salah satu negara yang mendukung pengakuan Palestina sebagai negara peninjiau nonanggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa, melawan kehendak Amerika Serikat dan sekutu Israel lainnya.
Tujuh negara Uni Eropa dari kawasan Eropa timur, yakni Bulgaria, Siprus, Republik Cek, Hongaria, Malta, Polandia, dan Rumania, sudah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Adapun pernyataan Loefven disambut suka cita oleh pemimpin Palestina dan dikritik keras oleh AS, sekutu utama Israel.
"Kami yakin pengakuan internasional akan negara Palestina adalah prematur," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki. (Al Arabiya/AFP).
