Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, menerangkan pemilihan pimpinan MPR dengan mengajukan nama DPD bertujuan supaya lembaga tinggi ini tidak dinodai dengan prilaku tidak berbudaya dan melanggar norma bangsa yang bermartabat.
"Majelis terhormat seperti itu jangan dinodai lagi dengan prilaku yang juga tidak berbudaya, yang melanggar norma-norma yang dimiliki kita sebagai bangsa yang bermartabat. Jangan sampai persidangan yang ditunggu rakyat Indonesia, persidangan lembaga tinggi negara itu dinodai dengan perilaku yang memalukan, perilaku yang menunjukan ketidakmatangan kita sebagai negarawan," kata Wiranto di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Sukarnoputri, Menteng, Jakarta, Minggu (5/10/2014).
Karenanya, dia berharap ada musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pemilihan Pimpinan MPR.
"Kita akan membangun satu musyawarah mufakat," tegasnya.
Menurutnya, meski aturan dalam tata tertib Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), menerangkan pemilihan Pimpinan DPR dan MPR menggunakan sistem paket, hal itu bisa dikesampingkan asalkan semangat untuk musyawarah untuk mufakat itu terbentuk.
"Kita nggak bicara paket-paket pimpinan, kita bicara semangat (musyawarah-mufakat). Soal itu, kan bisa berkembang," tuturnya.
Seperti diberitakan, Koalisi Jokowi – JK menawarkan kepada Koalisi Merah Putih (KMP) agar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dijadikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
