Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, Koalisi Jokowi-JK, saat ini tengah membuka komunikasi dengan pihak Koalisi Merah Putih (KMP).
Dia mengatakan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk juga membuka pembicaraan dengan pihak KMP.
"Kita serahkan ke DPD untuk melakukan pembicaraannya dengan pihak KMP. Nantinya kalau sedang bicara begitu akan ada kompromi satu nama lainnya," tutur Basarah, di Kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Minggu (5/10/2014).
Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) mengatur pemilihan pimpinan DPR dan MPR dalam sistem paket dari lima fraksi, Basarah menerangkan hal itu bisa dibicarakan dalam pemilihan MPR kali ini.
Menurutnya, pimpinan MPR nantinya bisa diisi dari KMP atau Koalisi Jokowi-JK, namun dengan tetap diketuai dari anggota DPD.
"Jadi kami maunya musyawarah mufakat. Di dalam paket kami, ada pimpinan dari KMP, ada dari kita, juga ada dari DPD. Ini dibicarakan dengan musyarwah. Tidak boleh ada voting. Tidak boleh ‘walkout’," tegas Basarah.
Seperti diberitakan, pemilihan pimpinan MPR akan dilakukan Senin (6/10/2014). Di sisi lain, tidak sedikit yang meyakini bahwa susunan pimpinan MPR bakal diisi oleh barisan partai KMP yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, termasuk Demokrat selaku partai yang memposisikan diri sebagai penyeimbang.