Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung meminta pemilihan pimpinan Majelis Permusyarakatan Rakyat yang akan diselenggarakan besok, Senin (6/10/2014), tidak dilakukan dengan melalui mekanisme voting. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini menginginkan cara musyawarah.
"(Berharap) Alternatif bersama, kita musyarawah, namanya Majelis Musyawarah. Dan selama ini di MPR tidak ada pemungutan suara," kata Pramono di rumah Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014).
Kendati demikian, kata Pramono, PDI Perjuangan bersama koalisi akan tetap mempersiapkan plan B bilamana voting tak bisa dihindari.
"Yang jelas tentunya kami masih berharap karena ini lembaga MPR harusnya masih ada ruang musyawarah, tetapi kami menyadari jika tidak ada ruang itu, kita mempersiapkan langkah yang kita diskusikan tadi," katanya.
Besok, MPR akan mengadakan Rapat Paripurna pemilihan pimpinan lembaga. Mekanisme pemilihannya, sesuai dengan UU dan tata tertib, diusulkan secara paket dari lima fraksi di DPR.
Sebelumnya, kubu PDI Perjuangan tak dapat jatah kursi pimpinan DPR, walau partai ini menang di pemilu legislatif. Sebab, proses pemilihannya sudah diubah, yaitu dipilih oleh anggota DPR.
Paket pimpinan DPR telah disahkan dalam sidang paripurna Kamis (2/10/2014) dini hari. Paket ini disahkan ketika Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura memutuskan untuk walk out karena kecewa dengan proses pengambilan keputusan.
Paket pimpinan diajukan oleh enam fraksi, yakni Golkar, PPP, PKS, PAN, Gerindra, dan Mereka adalah anggota Koalisi Merah Putih.
Setya Novanto (Fraksi Golkar) terpilih menjadi Ketua DPR. Sedangkan wakilnya, terdiri dari Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), Fahri Hamzah (Fraksi PKS), dan Agus Hermanto (Fraksi Demokrat).
