Kubu Prabowo Harus Desak Setya Novanto Berantas Mafia

Siswanto Suara.Com
Minggu, 05 Oktober 2014 | 07:18 WIB
Kubu Prabowo Harus Desak Setya Novanto Berantas Mafia
Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (kanan) bersama Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono (tengah) dan Bendahara Partai Golkar Setya Novanto (kiri). (Antara/Vitalis Yogi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan Koalisi Prabowo harus mendesak Ketua DPR Setya Novanto memberi jaminan dapat memberantas mafia proyek, terutama yang diduga melibatkan oknum anggota DPR terkait proyek-proyek di lingkungan kepolisian.

Dari pantauan IPW, kata Neta, selama ini cukup banyak proyek pengadaan di lingkungan kepolisian yang diduga direkayasa melalui oknum DPR. Akibatnya, kata dia, banyak proyek yang tidak masuk akal terpaksa diterima Polri.

"Misalnya dalam proyek pengadaan mobil patroli, yang diberikan mobil 2500 cc sampai 3000 cc yang berbahan bakar Pertamax Plus. Padahal dalam mata anggaran Polri bahan bakar mobil patroli hanya premium," kata Neta dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Minggu (5/10/2014).

"Begitu juga dengan proyek pengadaan hewan yang cukup mahal, kuda harga perekornya Rp460 juta dan anjing Rp125 juta. Selain itu sejumlah anggota DPR sempat diperiksa KPK karena diduga menerima aliran dana proyek Simulator SIM. Sehingga nama-nama anggota DPR seperti SN, HH, AS, BS, dll sering disebut-sebut sebagai bagian dari mafia proyek untuk proyek-proyek di Polri," Neta menambahkan.

Sebab itu, kata Neta, Setya Novanto harus bisa memberi jaminan bahwa sebagai Ketua DPR mampu membersihkan mafia proyek.

IPW menyayangkan kenapa DPR memilih Setya Novanto sebagai ketua. Pasalnya, KPK juga kecewa dengan terpilihnya Bendahara Golkar itu karena dianggap berpotensi memiliki masalah hukum.

Untuk itu, kata dia, untuk membuktikan bahwa Setya Novanto figur yang bersih, Koalisi Prabowo harus segera mendorong agar Ketua DPR membersihkan mafia proyek yang diduga melibatkan oknum di DPR.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI