Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris, berharap anggota partai politik yang menggulirkan wacana pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR agar cepat sadar diri. Menurut dia, itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan elite partai.
"Saya rasa mohon sadar, cepat bangun dari tidur dan mimpi. Sadar teman-teman Koalisi Merah Putih. Harap pentingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik," kata Charles kepada suara.com di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Charles menegaskan penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi yang sudah dicapai bangsa Indonesia dengan susah payah.
"Ini kan kemunduran. Kita melihat RUU Pilkada kemunduran yang luar biasa. Apabila akhirnya ada wacana memilih presiden melalui MPR adalah sesuatu yang malapetaka demokrasi bangsa kita," kata Charles.
Ide mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir. Salah satu alasannya, kata dia, pilpres langsung justru memecah belah rakyat. Ia akan mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk mengakomodir perubahan sistem itu.
PAN adalah partai anggota Koalisi Merah Putih. Koalisi ini, kemarin berhasil menghapus pilkada langsung dan mengganti dengan sistem pilkada diwakilkan ke segelintir anggota DPRD.