Infografis
"Dari sisi konstitusi tidak ada masalah karena memang anggaran tidak mengatur sampai satuan tiga. Sepanjang Pak Jokowi bisa membuat program baik untuk rakyat dan mereka lawan, maka mereka akan berhadapan dengan publik. Kalau mereka tidak setujui APBN pemerintah bisa gunakan APBN lama. Mereka memang ingin mengganggu. Supaya pemerintah tidak berjalan baik. Skenarionya sejak UU MD3 dan UU Pilkada," kata Karding.
Menurut Karding skenario tersebut akan merusak tatanan bangsa Indonesia bila diteruskan. "Karena bukan rasionalitas bangsa yang dikedepankan, tapi kepentingan kelompok," katanya.
