Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf membantah jika dirinya maupun anggota Fraksi Demokrat di DPR mendapat teguran dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran menjadi inisiator walk out saat pengesahan UU Pilkada.
"Beliau bisa memahami dan mengerti Fraksi Partai Demokrat, ya jadi masalah yang saya sampaikan itu. Itulah yang saya sampaikan ke pak SBY," ucap Nurhayati di Hotel sultan, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Menurut Nurhayati, SBY tidak mengetahui perdebatan di rapat paripurna karena sedang bertugas di luar negeri dengan perbedaan waktu.
"Beliau mengerti dan memahami situasi, karena beliau pernah di MPR. Jadi beliau sangat memahami dinamika yang terjadi di DPR-RI," ujar Nurhayati.
Selain itu menurutnya, SBY sudah tidak mempermasalahkan lagi yang terjadi ketika pengesahan RUU Pilkada di DPR.
"Beliau tidak melihat ke belakang, tapi ke depan, Insya Allah apa yang diperjuangkan berhasil," ujar dia.
Rencananya, SBY akan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada sebelum lengser dari kursi Presiden.
“Saya menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu ini saya ajukan ke DPR. Katakanlah, hari ini atau besok hasil Sidang Paripurna DPR-RI kami tanda tangani. Aturan mainnya harus saya tandatangani,” terang SBY.
