Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Herman Kadir adalah salah seorang anggota dewan yang  menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Anggota Fraksi PAN DPR ini mengungkapkan wacana tersebut merupakan pemikiran pribadi, bukan mengatasnamakan partai atau Koalisi Merah Putih.
"Itu kan pemikiran saya pribadi, dan saya gak mau dikait-kaitkan dengan Koalisi Merah Putih," kata Herman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Wacana tersebut dengan cepat menyebar, apalagi beberapa hari sebelumnya, Koalisi Merah Putih berhasil menghapus sistem pilkada langsung oleh rakyat dan menggantinya dengan pilkada diwakilkan ke anggota DPRD.
Salah satu alasan Herman menggagas pengembalian pemilihan presiden ke MPR yaitu karena pemilihan langsung ia anggap memecah belah rakyat.
"Memang saya mempunyai pemikiran, ada amandemen UUD 1945 salah satunya, Pilpres kembalikan kepada MPR," ujar dia.
Menurut Herman bangsa Indonesia belum siap melaksanakan pemilihan langsung.
"Dan sekarang MPR juga harus begitu, harus kembali ke UUD 1945. Karena pilpres kemarin itu hampir memecah-belah bangsa ini," kata Herman.
Wacana ini, menurut Sekretaris Jenderal Partai Hanura Jus Usman Sumanegara nanti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Indonesia akan mundur bila sampai pemilihan langsung dihapus.
"Rakyat Hong Kong saja menuntut demokrasi dan kedaulatan rakyat, di sini malah mau mundur," katanya.
