Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada prakteknya akan memperlebar kolusi.
"Pada prakteknya akan memperlebar kolusi antara DPRD dan eksekutif. Kalau terjadi politik uang, sudah selesai," kata Wakil Ketua Komisi VI itu di Jakarta, Senin (29/9/2014).
Ia mengatakan, praktek kecurangan itu tidak akan terjangkau secara moral dan fungsional masyarakat karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat berperan dalam pemilihan pemimpin daerah tersebut.
Menurutnya, Pilkada melalui DPRD tidak akan dapat melahirkan pemimpin seperti jika Pilkada secara langsung karena calon yang ada harus mendapat dukungan dari parlemen.
Ia mengatakan, kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan DPRD, legitimasinya tidak akan melebihi jika kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung.
"Kalau legislatif tidak keliru memilihnya, produknya positif. Tetapi kecenderungan selama periode kemarin ada hal yang seolah-olah sekadar menyampaikan mandat dari DPRD kepada kepala daerah," kata Aria.
Dia mengatakan, ketika kepala daerah dipilih langsung maka pemimpin mendapat mandat langsung pula dari rakyat, fungsi check and balance antara legislatif dan eksekutif menjadi setara.
"Yang satu memiliki fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi, sementara yang lainnya mendapatkan mandat sebagai kepala daerah atau eksekutif," jelasnya. (Antara)
