Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada sejumlah permasalahan yang nantinya akan dihadapi dalam menjalani pemerintahan. Salah satunya adalah soal kurangnya anggaran. Jokowi sadar masalah ini sulit.
Namun, dia optimis bisa menjalankan program pemerintahnya dengan baik setelah mendapatkan masukan dari Kelompok Kerja (Pokja) Tim Transisi Jokowi-JK.
"Menurut saya saat ini tidak ada prioritas, karena kita sudah terlambat. Dan posisi kita saat ini defisit APBN, neraca perdagangan, infrastruktur, dan cashflow sangat berat. Kami tidak ingin kita buka ke luar nanti malah menakut-nakuti. Tapi, dengan yang diberikan kami dari Pokja, rasa optimisme ke depan sangat besar sekali," kata Jokowi di acara pembubaran Pokja Tim Transisi Jokowi-JK, Minggu (28/9/2014) malam.
Jokowi menambahkan, solusi yang didapat dari Pokja Tim Transisi adalah dengan tidak hanya mengandalkan APBN untuk menpercepat programnya.
Contohnya, sambung Jokowi, adalah persoalan infrastuktur tol laut. Menurutnya, program ini dimulai dengan pembangunan 24 seaport, yang terdiri dari pelabuhan biasa dan pelabuhan dalam. Menurutnya, biaya 60 triliun untuk pembangunan infrastruktur tol laut ini bisa diakali lewat kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Saya suruh ngitung berapa anggarannya? 60-70 triliun. Kalau nunggu dari APBN, 5-10 tahun nggak selesai. Sekarang seperti apa? Saya cek lapangan, dengan BUMN yang ada kaitannya, ternyata bisa 3-4 tahun, dengan catatan tidak menggunakan APBN. Selama BUMN bisa, selama nggak bisa berikan lokal, kalau nggak bisa dengan angka besar baru kita beri pilihan kepada investor luar," papar Jokowi.
Menyoal swasembada pangan, Jokowi sesumbar bisa menyelesaikannya dalam kurun waktu 3-4 tahun. Namun, dalam hitungannya ada beberapa sumber pangan yang tidak mencapai target tahun itu.
"Hitung-hitungannya kita bisa. Mungkin terlambat kedelai dan daging tapi yang lain angka itu bisa kita capai," paparnya.
Lalu, dari masukan Pokja Tim Transisi, Jokowi juga optimis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen selama 3 tahun. "Kami optimis. Pak JK ngomong 3 tahun dan saya juga ngomong 3 tahun," ujarnya.
Meski Pokja Tim Transisi dibubarkan, Jokowi tetap menginginkan partisipasi mereka dalam menjalankan pemerintahannya nanti.