Infografis
Suara.com - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pandu Yuhsina mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK akan mengalami kesulitan. Salah satunya, karena Jokowi tidak memiliki jabatan strategis sebagai pengurus di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
"Pengaruh kewibawaan Pak Jokowi di internal (partai) juga jauh di bawah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan elit PDIP lainnya. Konsekuensinya tentu, dia tidak begitu punya kekuatan signifikan untuk kendalikan partainya," ujar Pandu dalam diskusi "Membawa arah kabinet Jokowi-JK, Kabinet Trisaksi atau Transaksi?" di Cikini, Jakarta, Minggu (28/9/2014).
Dia menambahkan, karenanya Jokowi tidak akan bisa mengendalikan PDI Perjuangan. Malah, nantinya Jokowi yang dikendalikan oleh partainya sendiri.
"Konsekuensinya tentu, dia (Jokowi) tidak begitu punya kekuatan signifikan untuk kendalikan partainya. Jokowi harus hadapi desakan-desakan partainnya sendiri yang meminta jatah," katanya.
Selain itu, tutur Pandu, posisi Jokowi juga tersandera di tengah parpol-parpol pendukungnya seperti Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Oleh karena itu, Pandu menegaskan Jokowi harus memiliki sikap tegas agar tidak dikendalikan orang-orang di sekitarnya.
"Di sana ada Nasdem, PKB, mereka juga pasti akan dorong kadernya masuk kabinet. Meski pun diawal ngakunya koalisi tanpa syarat. Apa mungkin begitu. Realisitis aja. Itu tidak mungkin. Jadi sekarang semua tergantung gimana sikap Jokowi," kata Pandu.
