Infografis
Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo diminta mencermati proses pergantian Kepala Bagian Intelijen Keamanan Polri yang akan berlangsung akhir September 2014. Tujuannya agar Kabaintelkam dipegang oleh perwira tinggi yang tepat, dengan demikian proses pelantikan Jokowi sebagai Presiden pada 20 Oktober berjalan lancar.
Kabaintelkam Polri Komjen Suparni Parto yang lahir 7 September 1956 sudah memasuki masa pensiun dan akan meninggalkan jabatannya pada akhir September ini. Artinya, pada 1 Oktober 2014 sudah dilantik Kabaintelkam baru.
Dari pantauan Indonesia Police Watch, saat ini beredar isu di kalangan elite Polri bahwa posisi Kabaintelkam akan dipegang oleh Akpol 81 atau satu angkatan dengan Kapolri Sutarman.
Namun, kata Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane, Minggu (28/9/2014), kalangan perwira muda di Polri menginginkan posisi Kabaintelkam dipegang oleh perwira muda, mengingat kinerja Intelkam Polri ke depan perlu mengimbangi kinerja pemerintahan baru Jokowi-JK sehingga saat ini ada sejumlah nama yang muncul sebagai calon kuat untuk menjabat Kabaintelkam Polri.
Calon kuat itu, di antaranya Irjen Syafrudin (Kadiv Propam), Irjen Noer Ali (Kapolda Jateng), Irjen Djoko Mukti Haryono (Wakaba Intelkam), dan beberapa nama pati dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Neta mengatakan intelijen adalah institusi yang sangat strategis, yang perlu dicermati dan ditata kinerjanya oleh Jokowi. Selama ini, menurut Neta, kinerja intelijen selalu kedodoran dan dikeluhkan banyak pihak.
"Padahal, ancaman keamanan ke depan, terutama di era pemerintahan Presiden Jokowi masih tetap tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Isu terorisme, narkoba, peredaran senjata api ilegal maupun konflik politik perlu dicermati Jokowi dengan pendekatan intelijen agar tidak mencuat menjadi gangguan kamtibmas," katanya dalam pernyataan pers yang diterima suara.com.
Bagaimana pun kinerja intelijen, terutama intelijen Polri harus benar-benar prima menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden, kata Neta.
