Ini Dalih Politisi Demokrat yang Tak Ikut 'Walk Out'

Laban Laisila Suara.Com
Jum'at, 26 September 2014 | 16:34 WIB
Ini Dalih Politisi Demokrat yang Tak Ikut 'Walk Out'
Mekanisme pengambilan keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah saat rapat paripurna anggota DPR RI di gedung Nusantara II Jakarta, Jumat (26/9) dinihari. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politikus senior Partai Demokrat Ignatius Mulyono memilih tidak walkout Rapat Paripurna RUU Pilkada. Dia merupakan salah satu dari enam anggota fraksi Demokrat yang tidak walkout dalam rapat dini hari tadi, Jumat (26/9/2014).

Dia beralasan, hanya mengikuti perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin Pilkada langsung.

"Ketua umum (SBY) sudah jelas mendukung Pilkada langsung kalau walkout tidak bisa diaplikasikan itu," kata Ignatius di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Ditambahkan Ignatius, walk out ini dilakukan setelah Politikus Partai Demokrat Benny K Harman membacakan pandangan Fraksi soal RUU Pilkada. Dalihnya, opsi yang ditawarkan Fraksi Demokrat tidak diakomodir dalam Rapat itu dan diputuskan untuk walkout.

Ignatius mengatakan, karena bukan perintah SBY, dirinya tidak ikut serta dalam putusan itu. Dengan hak politik yang dia punya, Ignatius memilih untuk tetap ikut rapat tersebut.

"Saya sendiri menggunakan hak politik saya. Kader itu harus betul-betul ikuti instruksi ketum. Yang walk out itu kan hanya sesuai dengan apa yang disampaikan Benny K Harman. Kita sudah mampu 10 tahun ini melaksanakan demokrasi Pilkada langsung oleh rakyat," tegas dia.

Ignatius merasa heran, kenapa fraksi justru walk out di saat ada opsi Pilkada langsung dalam voting. Padahal, dia mengklaim, SBY jelas ingin Pilkada langsung.

"Itu yang menjadikan tanda tanya padahal arah ketum untuk Pilkada langsung," tutur dia.

Dia juga tidak khawatir jika nanti diberikan sanksi karena sikapnya. Apapun keputusannya, dirinya hanya bertindak sesuai dengan perintah ketua umum.

"Nggak apa-apa diberi sanksi. Kita menjalankan perintah ketum. Apakah kader patuh wajar diberi sanksi," ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI