Infografis
Suara.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau yang biasa dipanggil Emil meyakini sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan pemilihan langsung kepala daerahnya.
"Saya yakin sebagian besar rakyat menginginkan pemilihan langsung pemimpin mereka, untuk itu perlu diperjuangkan melalui mekanisme yang ada secara elegan," kata Ridwan Kamil di Bandung, Jumat (26/9/2014).
Ia menyebutkan, tidak sependapat dengan keputusan DPR-RI yang mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada di mana salah satu butirnya mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Menurut Emil, meski tidak sepakat dengan keputusan itu, namun ia menyatakan tidak akan melakukan demonstrasi. Ia akan memperjuangkan pilkada langsung melalui mekanisme hukum "judicial review" di jalur Mahkamah Konstitusi.
Langkah itu akan dilakukannya bersama Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
"Percuma demonstrasi bila aspirasinya tidak sampai, karena itu kita serahkan secara hukum. Melalui jalur 'judicial review' di MK," katanya.
Ia menyebutkan pilkada sangat politis dan secara substansi UU itu masih menjadi perdebatan. Ia menyatakan melalui Apkasi dan Apeksi akan melakukan langkah hukum ke MK dimana hakim dapat melihat tanpa ada kepentingan politis.
"Yang paling prinsip akibat keputusan ini, ada hak demokrasi rakyat yang hilang. Masih ada koridor hal yang bisa kita pakai," kata Wali Kota Bandung itu. (Antara)
