Cek Fakta
Suara.com - Setelah pada Kamis malam (25/9/2014) Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-undang pemilihan kepada daerah menjadi undang-undang yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh DPRD media sosial Twitter pun menanggapi putusan itu dengan riuh.
Hingga Jumat pagi (26/9/2014), tujuh dari 10 daftar trending topic Twitter di Indonesia adalah tentang UU Pilkada. Beberapa di antaranya bernada negatif seperti #RIPDemokrasi, Orde Baru, dan Orba.
Beberapa pengguna Twitter juga memberikan komentar negatif terhadap keputusan DPR yang diambil dengan hasil voting tersebut.
Adapun dalam voting itu, Partai Demokrat memilih walk out padahal dalam beberapa kesempatan partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan mendukung pemilihan kepada daerah oleh rakyat secara langsung.
Bahkan SBY pernah menyampaikan dukungannya kepada pemilihan langsung via sebuah video yang masih tersimpan di YouTube.
"Ceritakan pada anak2mu. Duluuu banget Mama pernah pilih Gubernur langsung. Tapi partainya @SBYudhoyono bikin semua terkebiri. Ingat ya!" tulis pengguna Twitter Ligwina Hananto (@mrshananto).
"Soekarno dikenal sebagai Penyambung Lidah Rakyat, seperti @SBYudhoyono akan dikenal sebagai pemotong lidah rakyat," bunyi kicauan @negativisme di Twitter.
"Kado buruk @SBYudhoyono untuk demokrasi Indonesia di akhir jabatannya #RUUPilkada #RIPDemokrasi," catat Imam Zendrato (@imanikhtiar).
Tetapi tidak sedikit juga yang menyambut pengesahan undang-undang itu dengan sukacita di media sosial.
"Alhamdulillah, thanks to Allah," tulis Daeng Te'ne dengan nama akun @zahratussofa_ menanggapi kabar pengesahan UU Pilkada di sebuah situs berita.
"Alhamdulillah berkurang sudah sampah visual di jalan2 kota dan rakyat lebih fokus bekerja #RUUPilkada," tulis @Echal_06.
Adapun dalam voting pengesahan RUU Pilkada, hanya fraksi PDIP, Hanura, PKB, dan segelintir anggota DPR dari Demokrat serta Gokar yang memilih pemilihan kepala daerah secara langsung. Sementara Gerindra, PKS, PPP, dan PAN mendukung pemilihan oleh DPRD, sama seperti di saat rezim Soeharto berkuasa di era Orde Baru.
