Infografis
Suara.com - Sidang Paripurna terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masih tidak menemukan jalan temu. Rapat pun diskors pada pukul 17.48 WIB, untuk break salat Magrib.
Yang berbeda, break kali ini juga sekaligus dilakukan untuk lobi-lobi demi menentukan sikap soal RUU, terkait apakah Pilkada akan menggunakan mekanisme pemilihan langsung atau pemilihan lewat jalur DPRD. Pasalnya, sepanjang jalannya sidang hari ini, setiap fraksi terdengar memaparkan pandangan yang beragam.
"Karena ini akan Magrib, kita skors sampai 7.30 (19.30 WIB). Sekalian, pimpinan sampaikan, waktu ini untuk dilakukan lobi. Jadi nanti pukul 19.30 WIB, sidang kita mulai lagi," kata Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, selaku pimpinan sidang, Kamis (25/9/2014).
Sebelum menskors sidang, Priyo pun sekaligus mengatakan ada tambahan daftar hadir anggota dewan pada sore ini. Jadi menurutnya, total kini ada 500 orang anggota DPR yang hadir.
"Oh, iya, ada tambahan anggota yang hadir. Partai Demokrat tambah 1, 2 dari Golkar, 1 lagi dari PAN. Praktis, ada 500 anggota," ujar Priyo.
Sebelumnya, saat Sidang Paripurna RUU Pilkada ini dibuka, data kehadiran anggota DPR tercatat mencapai 496 anggota. Anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) tercatat paling banyak hadir dengan 129 orang.
Lantas, diikuti oleh Fraksi Partai Golkar (F-PG) dengan 94 orang, Fraksi PDI Perjuangan 90 orang, Fraksi PKS 55 orang, Fraksi PAN 42 orang, Fraksi PPP 33 orang, Fraksi PKB 21 orang, Fraksi Gerindra 22 orang, serta Fraksi Hanura 10 orang.
Selama proses pembahasan RUU Pilkada ini pula, fraksi-fraksi di DPR RI pun tampak terbagi menjadi tiga kubu. Yang pertama, ada PDI Perjuangan, PKB dan Hanura yang tetap tegas mendukung Pilkada secara langsung. Sementara di kubu lainnya, ada Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra, yang menginginkan mekanisme pemilihan oleh DPRD.
Sementara itu, F-PD yang sebanyak 129 anggotanya hadir dalam sidang hari ini, membuat poros sendiri. Mereka meminta Pilkada langsung dengan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat yang mereka ajukan tidak diakomodir, fraksi pimpinan Nurhayati Assegaf ini mengancam untuk abstain.
