Infografis
Suara.com - Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengaku partainya tetap mendukung Pilkada dipilih melalui DPRD.
"Tetap pada keputusan sebelumnya (PPP) memilih kepala daerah melalui perwakilan (DPRD), tentunya dengan catatan-catatan juga," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Menurut Yani, sampai hari ini tidak ada kader dari fraksi PPP yang membelot dan suaranya masih menginginkan kepala daerah dipilih melalui DPRD.
"Kita setuju pemilihan kepala daerah melalui DPRD, pertama mekanisme DPRD harus betul-betul dipertanggungjawabkan, dua sebelum partai politik mengusung calonnya harus melibatkan masyarakat juga, tiga apa yang dilakukan dengan formalitas," kata Yani terkait catatan dari PPP.
Pernyataan Yani ini didukung Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Dia yakin fraksinya solid menolak Pilkada langsung.
"Insya Allah PPP solid, karena kami-lah yang sebenarnya pertama kali mengusulkan moratorium Pilkada langsung berdasarkan Mukernas PPP di Medan tahun 2011 yang lalu. Ini adalah pelurusan arah demokrasi kita dan untuk kebaikan bangsa di masa yang akan datang," kata Romy, sapaan akrab Romahurmuziy.
Dia mengungkapkan dalam rapat pleno F-PPP, Rabu (24/9/2014) siang, pihaknya telah mantapkan pilihan untuk memoratorium pilkada langsung. Pilihan ini akan dikonsolidasikan secara final pada rapat pleno fraksi PPP pagi ini.
"Insya Allah tidak akan ada perubahan," katanya.
