Cek Fakta
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan perlu perombakan total guna mengantisipasi adanya korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dikatakannya sekaligus menanggapi masih adanya jajarannya, terutama kepala dinas yang terjerat kasus korupsi.
"Perlu dilakukan proses merombak yang tidak merombak organisasinya, kita ini baru proses itu merombak sistem," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (19/9/2014).
Tapi, Jokowi mengatakan perombakan itu didapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Dia menerangkan, langkah yang diambil Pemprov DKI untuk mengantisipasi adanya korupsi adalah dengan mendirikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa.
"Perombakan itu perlu waktu. Nggak bisa sehari dua hari," kata Jokowi.
Selain itu, selain perombakan sumber daya manusia tadi, menurutnya juga perlu dilihat sistem yang ada. Dan, bila sistem yang baik sudah berjalan, perlu juga untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap.
"Sistem baru itu perlu mempersiapkan SDM juga, mengikuti aturan dan regulasi yang ada juga, kadang-kadang menyesuaikan itu nggak mudah. Tahun depan e-budgeting harus dipaksa total. Ini ngomong DKI Jakarta lho. Kalau ini rampung bisa dicopy. Misalnya IMB online rampung, ebudgeting rampung, copy copy," katanya.
