Kasus Suap SKK Migas, Artha Meris Minta Hakim Batalkan Dakwaan

Laban Laisila Suara.Com
Kamis, 18 September 2014 | 13:53 WIB
Kasus Suap SKK Migas, Artha Meris Minta Hakim Batalkan Dakwaan
Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon, ditahan KPK karena diduga terlibat suap SKK Migas, Selasa (24/6). [Suara.com/Bowo Raharjo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengacara Artha Meris Simbolon, Otto Simbolon menilai dakwaan jaksa penuntut umum kepada kliennya tidak lengkap. Oleh karena itu dia meminta Majelus Hakim agar membatalkan dakwaan tersebut demi hukum.

"Berhubung dalam dakwaannya tidak menguraikan kapan dan cara bagaimana Deviardi menyerahkan uang sebesar 522.500 dolar Amerika kepada Rubi Rubiandini, maka menurut hemat kami, dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak lengkap sehingga harus dibatalkan demi hukum," kata Otto Hasibuan di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2014).

Atas ketidakjelasan tersebut, Otto juga meminta Majelis menerima eksepsi atau keberatan yang diajukan pihaknya.

Seperti diketahui, Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon didakwa menyuap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rubi Rubiandini.

Pemberian gratifikasi tersebut dengan maksud agar Rudi bersedia memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk menurunkan formula harga gas untuk PT Kaltim Parna Industri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Dia memberikan sejumlah uang secara bertahap sebanyak empat kali dalam kurun April hingga Agustus 2013 melalui pelatih golf Rudi Deviardi.

Atas perbuatannya, Artha dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan.atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ia juga dijerat Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 1001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

REKOMENDASI

TERKINI