Infografis
Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo diharuskan bersikap tegas terkait dengan kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) yang merupakan warisan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.
Hal itu disampaikan pengamat ekonomi Universitas Maranatha Bandung, Evo S. Hariandja, Kamis (18/9/2014).
"Kalaupun ada perbedaan pendapat antara Jokowi dan Jusuf Kalla, yang memegang kendali adalah Jokowi. Kalau Jokowi memerintahkan para menterinya untuk menghentikan program LCGC, mereka harus melaksanakan," katanya.
Sejak program LCGC diluncurkan, kata dia, memang ada perbedaan sikap antara Jokowi dan JK. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, saat itu Jokowi menolak program tersebut karena dinilai akan menambah jumlah mobil dan memperparah kemacetan di Ibu Kota.
Sementara itu, Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh yang mendukung program tersebut. Pada salah satu kesempatan, JK mengatakan, jangan ada diskriminasi bagi orang-orang yang baru bisa membeli mobil murah sehingga Jakarta seolah-olah hanya untuk orang kaya.
Evo mengatakan, perbedaan persepsi antara calon presiden (capres) terpilih dan calon wakil presiden terpilih, Jokowi dan JK, jangan sampai menghalangi pemerintahan yang baru nanti mengambil sikap terhadap program LCGC.
"Jokowi bisa saja mengeluarkan inpres atau keppres yang memerintahkan Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, dan Menteri Perindustrian untuk membatalkan program tersebut," tutur pengajar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Evo sendiri mengaku sejak awal merupakan salah satu orang yang menolak kebijakan LCGC. Menurut dia, program itu hanya menguntungkan para pemegang merek mobil asing, tetapi tidak mengembangkan industri otomotif dalam negeri.
"Saya berani bicara begitu karena sebelumnya pernah terjun di industri otomotif. Bagi industri otomotif, Indonesia dengan 250 juta penduduk bagaikan gula yang mereka kerubuti seperti semut," katanya. (Antara)
