Suara.com - Kenaikkan harga gas elpiji 12 kilogram membuat sejumlah pedagang makanan di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat, beralih ke gas elpiji subsidi 3 kilogram.
"Kami beralih ke gas tiga kilogram karena lebih murah dan irit," kata Sansan, penjual makanan di warung tegal di kawasan Pasar Baru, Senin (15/9/2014).
Ia mengatakan ketersediaan gas subsidi di tingkat penyalur juga terjamin, sehingga mereka lebih memilih gas elpiji 3 kilogram.
Perbedaan harga yang cukup tinggi menurutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk beralih ke gas subsidi.
Sementara pedagang makanan lainnya, Sumarni mengatakan harga gas subsidi di tingkat pengecer juga naik dari Rp17 ribu menjadi Rp19 ribu per tabung.
"Sudah sebulan ini harga gas subsidi naik menjadi Rp19 ribu per tabung, biasanya kami terima Rp17 ribu per tabung," katanya.
Lima hari setelah PT Pertamina menaikkan harga gas elpiji tabung 12 kilogram, permintaan terhadap gas subsidi sudah diprediksi akan meningkat.
Direktur PT Dwi Karya Mandala Maya Novita, penyalur gas elpiji di Pasar Rebo, Jakarta Timur mengatakan permintaan terhadap gas subsidi melonjak pascakenaikan harga gas tabung 12 kilogram.
"Biasanya sehari habis 500 tabung, tapi sekarang setengah hari sudah habis, banyak pembeli yang terpaksa pulang tanpa gas tiga kilogram kalau membeli sore," katanya.
Sementara penjualan gas tabung 12 kilogram menurutnya turun drastis dari 850 tabung per hari, saat ini hanya menjual 400 tabung per hari.
Maya mengatakan, pemerintah sebaiknya mengawasi pemakaian gas subsidi, sebab saat ini gas subsidi tidak lagi digunakan masyarakat tidak mampu.
"Semua orang bisa menjual dan membeli gas subsidi, jadi tidak ada lagi perbedaan sasaran subsidi," katanya.
Pengawasan tersebut menurutnya dapat dimulai dari tingkat penyaluran gas subsidi di tingkat agen. PT Pertamina dapat mengontrol distribusi ke tingkat agen ke pengecer.
Tujuannya agar gas subsidi benar-benar tepat sasaran yakni digunakan oleh masyarakat yang berpendapatan rendah atau ekonomi lemah.
"Subsidi tujuannya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, tapi terkait pengelolaan gas, sudah tidak tepat sasaran," ujarnya. (Antara)