Infografis
Suara.com - Di akhir Agustus 2014 lalu, Ketua Umum Partai Demokrat selaku Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo di Nusa Dua, Bali. Saat itu, banyak yang berspekulasi bahwa SBY akan bersedia menaikkan harga BBM dengan imbalan Jokowi akan memberi posisi strategis di pemerintahan.
Melalui video di Youtube yang diunggah akun “Suara Demokrat” dengan judul Posisi SBY dalam RUU Pilkada, pada Minggu (14/9/2014) malam, SBY menjawab berbagai spekulasi tersebut. Sambil tertawa pelan, SBY mengakui pernah mendengar spekulasi seperti itu dilontarkan oleh sejumlah pengamat dan sejumlah politisi.
"Tidak. Itu memalukan. Untuk urusan negara, urusan rakyat, masa depan, lantas kita dagang sapi. Saya tahu politik itu kompromi, politik itu take and give, politik itu juga konsensus, tapi tidak dengan seperti itu. Menawari Demokrat, eh kalau SBY mau menaikkan harga BBM, saya kasih jabatan a, b, c, d. Itu memalukan dan tidak boleh terjadi. Itu mengkhianati rakyat, demokrat tidak haus kekuasaan," kata SBY.
SBY menegaskan ia dan Demokrat sudah pernah memimpin pemerintahan selama dua periode berturut-turut. Ia mengatakan baginya dan Demokrat, saat ini saatnya berbenah dan membangun sambil memastikan pemerintahan yang akan datang menjalankan negara dengan sistem dan manajemen yang benar, rasional, serta bebas dari kepentingan yang sangat kental dari masing-masing pejabat negara.
"Itu yang akan Demokrat lihat. Dan urusan naikkan BBM, bayangkan kalau itu dibarter atau diganti dengan iming-iming jabatan, itu memalukan. Kami rasional, untuk menentukan sebuah kebijakan, jelas, mengapanya," kata SBY.
SBY menegaskan ia sangat menjaga kerhormatan dan tidak mau merendahkan diri hanya demi mendapatkan kekuasaan.
"Tidak pernah saya bisa diajak dagang sapi seperti itu. Saya juga punya kehormatan, punya pikiran yang jernih dan yang penting tidak boleh sama sekali untuk urusan yang maha penting, diminta deal, tawar menawar, diiming-imingi, kami tidak akan tergiur," kata SBY.
