Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto mengungkapkan polemik pilkada di kembalikan ke DPRD lantaran partai politik yang tergabung di Koaliasi Merah Putih masih tidak menerima hasil keputusan pilpres.
"Masalahnya muncul karena mayoritas fraksi di DPR, yang dalam pilpres yang lalu tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta memilih opsi yang kedua, yaitu pasangan calon kepala daerah dipilih oleh DPRD," ucapnya di Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).
Selain itu Toto mengungkapkan, fraksi yang terkabung di Koalisi Merah Putih memiliki mayoritas kursi di parlemen. Sedangakan partai yang mengusung Jokowi-JK di pilpres menolak pilkada di kembalikan di DPRD, dan hanya didukung tiga fraksi yang menolak, yaitu PDIP, PKB dan Hanura.
"Jika keinginan ini terus dipaksakan maka bisa dipastikan kepala daerah kembali akan dipilih oleh DPRD," ujarnya.
Ia juga mengungkapka jika opsi pilkada dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi.
"Kami menilai bahwa opsi kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu merupakan langkah mundur demokrasi," tambah Toto.
Panitia kerja RUU Pilkada membahas empat hal, di antaranya, Pertama, pasangan kepada daerah dipilih langsung oleh rakyat seperti yang berlaku saat ini. Ke dua, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Sementara ke tiga, gubernur dipilih langsung oleh rakyat, tapi hak untuk memilih walikota dan bupati dikembalikan ke tangan anggota DPRD. Atau sebaliknya, pasangan bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat, tapi pasangan gubernur dipilih oleh rakyat.
Ke empat, gubernur ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, lalu bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat.
