Infografis
Suara.com - Korupsi akan terjadi sistemik apabila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD, pasalnya akuntabilitas pertanggungjawaban kepala daerah ke DPRD.
"Karena ke DRPRD, maka DPRD menjadi semacam bos baru bagi kepala daerah," kata Direktur Populi Center Nico Harjanto, di Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/9/2014).
Nico menambahkan, hal ini mengakibatkan pada setiap kebijakan dan setiap keputusan pembahasan anggaran di DPRD, tidak mungkin lepas dari kepentingan para anggota DPRD.
"Karena sangat mungkin proses korupsi terjadi disana," tegasnya.
Pasalnya, kepala daerah yang terpilih harus memberikan konsesi konsesi kepada anggota DPRD supaya kebijaknnya, keputusannya, anggarannya itu disetujui oleh DPRD.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pun menganggap apabila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD maka Kepala daerah akan menjadi sapi perah DPRD. Sebab yang diperhatikan bukan rakyat, tapi DPRD yang memilihnya.
“Dia bisa jadi sapi perah. Dia nggak pernah ngurusin rakyat cuma ngurusin DPRD. Tiap tahun kan ada pertanggungjawaban ke DPRD. Bukan ke rakyat,” kata Ahok.
