Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Rahadi Zakaria berpendapat, biaya besar yang dihabiskan untuk pelaksanaan Pilkada langsung, jangan dijadikan alasan untuk mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/9/2014), Rahadi menyatakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang harus dibayar negara tanpa merampas hak politik rakyat.
"Pilkada untuk siapa? Ya untuk rakyat. Kalau untuk rakyat siapa yang harus memilih, tentunya rakyat. Undang Undang telah memberi kewenangan yang sifatnya sangat melekat kepada rakyat, ya harus rakyat yang melaksanakan," jelas Rahardi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).
Kubu yang anti-Pilkada langsung, dalam forum yang sama sempat mengatakan Pilkada langsung sudah memiliki banyak cacat dan harus dievaluasi.
Menurut Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP ini, apa yang disampaikan kubu penolak Pilkada langsung dari Koalisi Merah Putih, hanya bentuk ketakutan atas kekuatan pemerintahan Jokowi. Ketakutan seperti itu dinilainya berlebihan.
“Mereka, KMP (Koalisi Merah Putih) ini sebenarnya takut kehilangan kekuasaan, dan mereka melakukan ini semata-mata demi kekuasaan. Ini tergantung niat kita kok, Pilkada langsung mau biaya berapa, penghematan berapa, tergantung nanti diatur dalam Undang-Undang berikutnya," imbuhnya.
Hal lain yang dikomentarinya terkait kekurangan Pilkada langsung adalah banyaknya Kepala daerah yang terlibat korupsi. Menurutnya hal tersebut sangat bergantung kepada pribadi setiap orang dan tentunya pada niat seseorang serta peluangnya.
"Tergantung mentalnya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari. Rakyat harus diberikan haknya menentukan pilihannya, kalau kembali ke DPRD itu adalah suatu langkah mundur," tegasnya lagi..
