Infografis
Suara.com - Anggota Majelis Syariah sekaligus sesepuh Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Muhammad Rodja meminta penyelenggaraan Muktamar PPP dapat dikawal oleh aparat pemerintah.
"Kalau nanti jelang muktamar, kami minta aparat siapkan kemampuan untuk penyelidikan terhadap calon yang akan datang, itu logis. Negara harus bantu kami. Calon kita kira money politic, polisi harus periksa," kata Rodja dalam konfrensi pers di Tuludong Atas, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2014).
Rodja menambahkan, tidak hanya Polri, tapi KPK juga harus turun tangan. Dirinya juga menginginkan, rekam jejak para kandidat Ketum PPP harus diawasi agar partainya bersih dari korupsi.
"KPK ikut monitor mereka yang mau beli suara. Iklim ini terkontaminasi luar biasa," imbuhnya.
Beberapa sesepuh PPP menginginkan, untuk ke depan PPP bisa menjadi partai yang bersih dan berwibawa, tujuannya agar partai dapat memberikan kontribusinya secara maksimal.
"Partai harus selektif dan tanggung jawab atas kekuatan politik sebagai bangsa. Kita nggak ingin orang yang punya stigma negatif jadi pemimpin. Kalau ada masalah muncul, nanti partai kena imbas," tandasnya.
Sebelumnya, PPP telah memberhentikan Suryadharma Ali (SDA) sebagai ketua umum, karena SDA terbukti melakukan korupsi haji. Untuk saat ini, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua umum PPP adalah Emron Pangkapi. Penentuan Ketua Umum PPP sendiri, akan ditentukan pada Muktamar.
