Infografis
Suara.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan kalau nasibnya sama dengan bekas koleganya di Partai Gerindra, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang sudah lebih dulu mengundurkan diri dari Gerindra karena tak sepaham soal RUU Pilkada.
Kendati dia tidak mau mengomentari terlalu detil soal pengunduran diri Ahok, Ridwan Kamil yang kerap disapa dengan nama kecil Emil itu mengaku punya kesamaan terkait RUU Pilkada.
"Kalo Ahok keluar dari partai ya kita hargai keputusan itu. Yang sama dengan Ahok, kita ini objek penderita dari RUU Pilkada ini menyatakan bahwa kita menolak (dipilih DPRD), lebih baik langsung," ucap Ridwan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Menurut Emil yang ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa APKASI-APEKSI menegaskan, menghilangan mekanisme Pilkada langsung tidak sejalan dengan demokrasi.
"Sekarang ada wacana pemilu DPRD dan tidak langsung, itu yang membuat pikiran kita tidak sesuai dengan demokrasi di Indonesia," kata Emil lagi.
Seperti diketahui, enam fraksi di DPR mengusulkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD. Keenam fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Fraksi yang menginginkan pilkada dilakukan secara langsung hanya Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.
Sedangkan PKB ingin gubernur dipilih secara langsung, namun bupati dan wali kota tidak langsung atau diwakilkan ke DPRD.
Jika rapat panitia kerja atau pleno di Komisi II DPR tidak menemukan titik temu, voting akan dilakukan di rapat paripurna pada 25 September 2014.
