Infografis
Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penggodokan revisi Rancangan Undang-undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) berbau politis.
Menurutnya, bila RUU yang menetapkan kepala daerah dipilih oleh DPRD itu disahkan, bisa dikatakan hal itu sengaja dilakukan dengan tujuan penguasaan kelompok tertentu di daerah-daerah.
"Kalau itu betul-betul kejadian, itu kepentingan politik sesaat saja, menurut saya lho ya. Tidak meghitung jangka menengah, jangka panjang. Kedua, itu ya kepentingan elit-elit parpol yang ingin menguasai kekuasaan di daerah. Arahnya kelihatan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Dia menambahkan, Pilkada yang dilakukan oleh DPRD adalah kemunduran politik.
"Itu sama saja dengan pemotongan hak-hak dalam berpolitik," ujarnya.
Kendati demikian, dia mengatakan tak memiliki kewenangan tentang UU yang tengah digodok di DPR ini.
"Itu urusan parlemen, bukan saya," tegas Jokowi.
Dalam rapat panitia kerja di DPR, Selasa (9/9/2014), enam fraksi tetap mengusulkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Keenam fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Fraksi yang menginginkan pilkada dilakukan secara langsung, yaitu Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.
Sedangkan PKB ingin gubernur dipilih secara langsung, namun bupati dan wali kota dipilih tidak langsung atau diwakilkan ke DPRD.
