Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan, menyerahkan ke DPRD untuk melakukan pemilihan kepala daerah karena alasan mahalnya ongkos pilkada merupakan alasan yang tidak masuk akal.
Menurut Ahok, jika memang kepala daerah yang mampu bekerja dengan baik, tidak perlu ongkos yang mahal. Contohnya, Jokowi-Ahok dalam Pemilihan Gubernur 2012.
"Alasannya, biayanya mahal. Karena mesti nyogok rakyat. Lu aja bego mau nyogok rakyat. Jokowi-Ahok (Pilgub 2012) kagak nyogok tuh. Bisa kepilih di Jakarta. Lalu, terbukti Pak Jokowi bisa jadi presiden kagak keluar duit juga," tegas di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Menurutnya, bila memiliki rekam jejak yang baik, siapa pun akan mudah menjadi kepala daerah, tanpa harus bermodalkan uang yang banyak.
Ahok menambahkan, bahkan seseorang yang tidak memiliki kendaraan politik (parpol) juga bisa menjadi kepala daerah lewat jalur independen.
"Kalau punya rekam jejak bagus, nggak banyak keluar duit kok. Kamu nggak bayar. Kalau kamu memang hebat calon independen dong. Kan bisa. Jadi nggak ada alasan," ujarnya.
Dalam pembahasan revisi RUU Pilkada yang saat ini tengah berjalan di Panja RUU Pilkada, ada tiga opsi yang keluar. Pertama, pasangan gubernur, walikota, dan bupati dipilih langsung. Kedua, pasangan gubernur, walikota dan bupati dipilih oleh DPRD. Dan ketiga, gubernur dipilih langsung tapi bupati dan walikota dipilih oleh DPRD.
Opsi kedua pun menjadi pilihan terbanyak saat ini. Karena Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP mendukung penuh opsi ini.
Dalih mereka, opsi ini lebih menekan anggaran dan meringankan ongkos pemilihannya karena tidak rawan money politic kepada rakyat.
