Infografis
Suara.com - Pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay.
"Yang menang pilkada belum tentu merasa nyaman sebab yang kalah kadang-kadang melakukan protes. Bahkan hampir seluruh pilkada gubernur dan pilkada bupati/walikota diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Senin (8/9/2014).
Akibatnya, kata Saleh, peluang untuk melakukan korupsi dan suap pun semakin besar. Bahkan mantan ketua MK juga terbukti melakukan korupsi besar-besaran terkait kasus-kasus sengketa pemilihan kepala daerah yang ditangani.
Saleh juga menilai pemilihan kepala daerah secara langsung telah banyak menyita perhatian dan energi masyarakat. Pada 2015 saja, tercatat lebih dari 260 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada.
Sementara dalam setahun hanya ada 365 hari. Itu artinya, kata Saleh, hampir setiap hari terjadi pemilihan kepala daerah.
"Semestinya, pemerintah, anggota legislatif, dan masyarakat lebih fokus untuk melaksanakan program pembangunan. Jika ada pilkada, fokus akan terbelah. Birokrasi di pemerintahan pun tidak jarang terpecah. Bahkan ada banyak pejabat karir atau birokrat yang dimutasi dan dinon-jobkan sebagai ekses pilkada," tuturnya.
Bila pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, Saleh menilai akan berimbas pada kinerja kepala daerah pada masa dua tahun atau satu tahun terakhir masa jabatannya.
Alih-alih fokus membangun daerah, para kepala daerah akan mengalihkan perhatiannya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan berikutnya. Akhirnya, program pembangunan pada masa itu hanya diarahkan dalam konteks pemenangannya dalam pilkada.
Karena itu, Saleh mengajak untuk berpikir secara objektif, yaitu apakah efek positif pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak dari efek negatifnya. Itu harus direnungkan secara bersama-sama sebagai anak bangsa.
"Pilihan untuk menetapkan pilkada oleh anggota legislatif tidak boleh dilihat dari sudut politis saja, tetapi harus dilihat secara komprehensif dalam konteks kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan," katanya. (Antara)
