Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama 14 pemerintah kabupaten/kota se-provinsi itu mengumpulkan dana Rp500 miliar sebagai upaya mengatasi krisis listrik di wilayah setempat.
Untuk mencapai dana tersebut pemerintah provinsi (pemprov) menganggarkan Rp100 miliar dari APBD dan 14 kabupaten dan kota Rp400 miliar yang dimulai tahun 2014 hingga 2017, kata Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangka Raya, Sabtu (6/9).
"Pemprov Kalteng akan menyediakan Rp25 miliar setiap tahun, dan masing-masing kabupaten kota Rp7 miliar. Jika itu terkumpul, optimis seluruh desa dan masyarakat akan menikmati listrik," tambah Diran.
Data Dinas Energi dan Pertambangan Kalteng menyebutkan hingga saat ini masih ada sekitar 389 desa dengan jumlah rumah tangga 223.489 yang belum dapat menikmati aliran listrik.
Wagub mengatakan, untuk mengupayakan agar seluruh masyarakat di Kalteng menikmati listrik, dibutuhkan sekitar Rp9 triliun dan sejauh ini yang tersedia baru Rp7,055 Triliun.
"Sebanyak Rp7,055 triliun itu terdiri dari APBN secara multi year Rp4 triliun, swasta Rp55 miliar dan PT PLN Rp3 triliun ditambah Rp500 miliar dari Pemprov bersama Kabupaten Kota se Kalteng. sekarang ini masih ada kekurangan Rp1,94 triliun," kata Diran.
Mantan Bupati Barito Selatan dua periode itu mengatakan, sekitar 50,92 juta ton batu bara berkalori rendah di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat layak dijadikan bahan pembangkit listrik.
Kalteng juga memiliki gas sebesar 20 MMSCFD di Kabupaten Barito Utara maupun air skala besar dan mini serta mikrohidro sebesar 357 megawatt tersebar di delapan Kabupaten, Sinar Matahari/Surya melalui potensi intensitas Radiasi matahari kurang dari 4,8 WH/M2.
Kemudian, Biomassa sebesar 24.331.098.160,56 MJ dengan estimasi kapasitas 337,57MW, Biogas dari limbah sawit sebesar 2.605.567.046 MJ dengan estimasi kapasitas 36,515 MW, dan angin di sepanjang pesisir pantai di Kalteng.
"Kalau melihat potensi yang ada, seharusnya Kalteng tidak krisis listrik. Tapi kondisi sekarang masih ratusan ribu masyarakat yang belum menikmati listrik. Itulah kenapa Pemprov membuat program Kalteng Tarang atau terang," demikian Diran. (Antara)
