Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) DPRD Jawa Tengah diminta berani mengkritisi kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah. Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo usai menghadiri Pendidikan dan Pelatihan Kader Madya DPD PDI-P Jawa Tengah di Semarang.
"Yang mengkritisi Gubernur jangan hanya dari partai-partai lain, termasuk Fraksi PDI-P juga harus berani mengkritisi," ujar Tjahjo di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (6/9/2014).
Namun dia menjelaskan cara penyampaian kritik Fraksi PDI-P DPRD Jateng kepada gubernur berbeda dengan partai lain yang bisa langsung terbuka ke media.
"Kalau Fraksi PDI-P ya ketemu empat mata, dan kalaupun harus terbuka dengan pers ya tidak ada masalah, toh itu juga aspirasi semua pihak," ujarnya.
Menurut dia, posisi anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan gubernur atau wali kota itu sejajar dan tidak ada istilah bawahan.
"Kalau ada kebijakan yang tidak pas atau salah ya diingatkan dengan baik," katanya.
Menanggapi rumor hubungan Ganjar dengan Fraksi PDI-P di DPRD Jateng sedang tidak harmonis, Tjahjo mengatakan DPP tidak ingin mencampuri permasalahan di daerah. Alasannya, kader dan jajaran struktural partai di legislatif dinilai mampu melakukan komunikasi.
Salah satu yang memperkuat kabar ketidakharmonisan adalah ketika acara ramah tamah dan perpisahan dengan anggota DPRD Jateng periode 2009-2014 di Wisma Perdamaian, Senin (1/9/2014) malam. Acara yang digagas Ganjar Pranowo hanya dihadiri dua orang dari 22 anggota Fraksi PDI-P.
"Saya tidak melihat hubungan yang renggang, kalau ada dinamika yang lebih atraktif saya rasa sah-sah saja dan saya anggap itu bukan rumor tapi bagian dari sebuah dinamika, bukan fakta," tegasnya. (Antara)
