Infografis
Suara.com - Adik kandung Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri mengaku khawatir dengan adanya sejumlah upaya yang terindikasi ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara federal atau negara bagian.
"Heran saya ada visi pasangan nomor dua akan mereposisi polisi di bawah Depdagri. Polisi Republik Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain, visi-misi pasangan nomor dua jelas akan menjadikan negara ini negara federal, kita ini komitmen NKRI," kata Rachmawati menegaskan dalam acara Sarasehan Kebangsaan bertajuk "Kajian terhadap Legitimasi Proses dan Hasil Pilpres 2014", di Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9/2104).
Rachmawati menyebutkan, institusi kepolisian tidak bisa berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, melainkan mutlak berada di bawah Presiden selaku panglima tertinggi di Tanah Air.
Selain itu, Rachmawati juga mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodir pemberlakukan sistem noken (perwakilan pemilih) dalam Pilpres 2014 di wilayah Papua atas dasar pertimbangan adat di daerah itu.
Menurut Rachmawati, sistem noken seharusnya hanya bisa digunakan dalam pemilihan kepala daerah di Papua, bukan dalam pemilu tingkat nasional.
"Dengan segala hormat, noken memang adat istiadat, tapi hanya berlaku untuk lokal, untuk daerah itu. Akibatnya apakah ini tidak menjadi potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Negara kita NKRI, kalau diberlakukan noken di Papua, nanti Aceh, Kalimantan pakai adat sendiri, dan ini akan menjadi negara federal atau negara bagian," tegas dia.
Dalam kesempatan itu Rachmawati menyerukan kepada seluruh civitas akademika UBK untuk senantiasa melakukan aksi bela negara dan tidak membiarkan negara diatur melalui tangan kapitalis. (Antara)
