Infografis
Suara.com - Terkait kemungkinan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) di masa pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), beberapa pihak menilai hal itu memang bisa saja terjadi. Namun, seperti dituturkan Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Priyo Budi Santoso, jangan pula Jokowi sampai "dimarahi" jika nantinya harga BBM akhirnya memang dinaikkan.
"Saya menyebutkan, hendaknya teman-teman jangan memarahi Presiden Joko Widodo, kalau dia terpilih dan menaikkan harga BBM. Biasa saja. Dikritik dia, namun jangan berlebihan. Dikritik, kemudian ditanyakan, apa alasannya," ucap Priyo, usai acara diskusi dan launching buku berjudul "Indonesia Gawat Darurat", di Airman Lounge, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Ketua DPP Partai Golkar ini juga mengungkapkan, sejumlah Presiden sebelumnya yang pernah memimpin bangsa Indonesia, juga pernah menaikkan harga BBM. Namun begitu, Priyo menyarankan agar semua keputusan di tangan pemerintahan Jokowi-JK bisa ditelaah melalui Tim Transisi yang tengah dibangunnya.
"Ini ujian pertama bagi Presiden Jokowi. Saya sendiri ingin melihat beliau akan menentukan apa. Saya berpendapat, masalah ini sudah tentu merupakan masalah yang krusial," tuturnya.
Lebih dari itu, Priyo pun menyampaikan kepada Tim Transisi Jokowi-JK agar tidak perlu mendesak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga BBM.
"Saya menyerukan, jangan (pula) didesak-desak Presiden Yudhoyono di masa akhir pemerintahan beliau, untuk menaikkan BBM. Ini tidak fair, karena sebulan yang lalu pun Pak SBY sudah menyampaikan tidak akan mengambil keputusan strategis," serunya.
"Apalagi urusan BBM, nggak fair. Nggak adil kalau Pak Yudhoyono didorong-dorong untuk menaikkan BBM. Itu nanti tugas pemerintahan baru. Silakan," tutup Priyo.
