Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR Effendi M Simbolon dari Fraksi PDIP mengatakan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan warisan masalah anggaran dari pemerintahan sekarang.
"Ada masalah dalam anggaran pemerintah saat ini yang membebani Jokowi-JK kelak," kata Effendi di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Dia mengatakan Jokowi-JK memahami permasalahan penyesuaian harga BBM bersubsidi, dan ada kemungkinan kebijakan penaikkan itu ditempuh untuk mengurangi beban anggaran negara.
Lebih lanjut, dia menginginkan kerja sama dari setiap pihak agar dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya yang pro-terhadap rakyat.
Effendi mengatakan pihaknya akan terus mengkaji alternatif lain demi menghindari penaikkan harga BBM bersubsidi. Salah satunya dengan menganalisis RAPBN 2015 yang berisi berbagai rencana anggaran negara.
"Kami terus mengkaji apabila ada alternatif lain. Perlu ada koreksi APBN menuju pro terhadap kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, dia juga menyoroti pentingnya keterbukaan Pertamina yang diyakininya memiliki pengaruh besar dalam lifting minyak. "Kami inginkan adanya keterbukaan dari Pertamina," kata dia.
Menurut Effendi, selama dirinya menjadi birokrat parlemen selama sepuluh tahun terakhir pihaknya tidak tidak pernah menemukan hasil audit keuangan dalam pengelolaan sumber energi dari Pertamina.
"Selama di DPR saya belum melihat audit Pertamina terkait pengelolaan sumber energi." "Kita menuju pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Segalanya harus jelas tidak berbungkus pada sesuatu dalam suasana tertutup tapi terbuka. Kita harus lakukan koreksi," tukas dia.
Sementara itu, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menguatkan pendapatan masyarakat miskin apabila harus menaikkan BBM.
