LSI: Keyakinan Publik kepada Jokowi-JK Mencapai 71 Persen

Doddy Rosadi Suara.Com
Kamis, 28 Agustus 2014 | 14:32 WIB
LSI: Keyakinan Publik kepada Jokowi-JK Mencapai 71 Persen
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di dampingi ketua Bapilu PDIP Puan Maharani. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan tingginya ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjadi "buah simalakama" (bumerang) bagi pemerintahan pasangan itu ke depan.

"Semakin publik percaya, semakin publik kecewa. Ini 'buah simalakama' bagi pemerintahan Jokowi-JK," kata peneliti LSI Rully Akbar dalam konferensi pers hasil survei bertajuk "Harapan dan Ancaman Jokowi-JK", di Jakarta, Kamis, (28/8/2014).

Dia mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan 23-27 Agustus 2014 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia dengan sampel "multistage random sampling" (margin of error +/- 2,9 persen), tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK pada Agustus 2014 sebesar 71,73 persen.

Persentase itu jauh lebih tinggi dibandingkan keyakinan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono per Desember 2009 yang sebesar 68,50 persen.

Tingginya persentase kepercayaan publik itu, menurut dia, dapat menjadi keuntungan maupun kekurangan bagi pemerintahan.

Dia mencontohkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono, dalam enam bulan kabinet berjalan, sebesar 51,30 persen, dan dalam waktu 12 bulan merosot menjadi 45,70 persen.

Hal ini, kata dia, menggambarkan tingginya ekspektasi publik dapat menjadi bumerang bagi suatu pemerintahan.

"Hal seperti ini ditakutkan terjadi lagi karena ekspektasi masyarakat kepada Jokowi-JK tinggi," kata dia.

Dia mengatakan setidaknya ada empat hal mengkhawatirkan bagi pasangan Jokowi-JK, di antaranya tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat, lumpuhnya pemerintahan Jokowi-JK karena terganjal parlemen, ujian kenaikan harga BBM, serta khawatir bahwa kabinet Jokowi-JK tidak meyakinkan karena terlalu banyak kompromi politik.

"Sebelum pelantikan Oktober 2014, diharapkan pemerintahan Jokowi-JK sudah siap mencari solusi dengan empat ancaman tersebut," kata dia. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI