Infografis
Suara.com - Saat ini, PDI Perjuangan tengah mengkaji kemungkinan Presiden terpilih Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak demi menekan beban APBN akibat subsidi. Di berbagai kesempatan, Jokowi mengatakan kalau nanti subsidi dikurangi sehingga harga BBM naik, masyarakat diminta pengertiannya.
Bagi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok hal itu memberikan pelajaran kepada partai politik di DPR RI.
"Waktu Pak SBY dulu mau naikkan harga BBM, diprotes partai, termasuk PDI Perjuangan. Bahkan anggota koalisi pemerintah waktu itu, Golkar dan PKS sampai kayak jadi partai oposisi. Waktu itu, PDI Perjuangan alasannya (memprotes) untuk membela rakyat," kata Mubarok kepada suara.com, Kamis (28/8/2014).
Dan sekarang, kata Mubarok, partai-partai, terutama PDI Perjuangan menyadari bahwasannya sekarang menaikkan harga BBM merupakan tuntutan dan tak tidak bisa ditolak.
"Ini pelajaran bagi PDI Perjuangan, dia butuh dukungan dari Parlemen," kata Mubarok.
Dalam posisi sekarang, kata Mubarok, Partai Demokrat akan berperan netral atau sebagai penyeimbang di Parlemen.
"Kalau nanti Pak Jokowi dijegal oleh Parlemen, seperti dulu Pak SBY dijegal Parlemen, maka Demokrat akan berpihak pada pemerintah sepanjang tujuan kebijakan itu baik untuk rakyat," kata Mubarok.
Sebaliknya, bila nanti pemerintah mengeluarkan kebijakan yang keliru, Demokrat bisa saja bergabung dengan Koalisi Merah Putih untuk mengkritisi kebijakan tersebut.
"Jadi, itu makna netral dan penyeimbang. Bebas aktif. Demokrat tidak masuk pemerintah, tapi tidak juga masuk oposisi," kata Mubarok.
Isu rencana kenaikan BBM merupakan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan empat mata antara Presiden SBY dan Presiden terpilih untuk periode 2014-2019 di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.
