Infografis
Suara.com - Pemilihan pimpinan DPR RI akan segera dilakukan. Saat ini, bursa pencalonannya sudah mulai semarak. Sejumlah partai, terutama anggota Koalisi Merah Putih, sudah mengusulkan nama.
Tidak dengan Partai Hati Nurani Rakyat. Partai yang dipimpin Wiranto ini tidak terlalu berambisi ikut bursa pencalonan ketua Parlemen Senayan.
"Hanura, kan suaranya tidak signifikan," kata Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Jus Usman Sumanegara kepada suara.com, Selasa (26/8/2014).
Lagi pula, kata Jus Usman, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masih digugat PDI Perjuangan ke Mahkamah Konstitusi lantaran dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan merugikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014.
Salah satu pasal yang dianggap merugikan PDI Perjuangan ialah Pasal 84 yang berbunyi "Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil yang dipilih dari dan oleh anggota DPR." Dengan kata lain, sebagai pemenang pileg, PDI Perjuangan tidak otomatis memimpin DPR.
Partai Hanura dan PDI Perjuangan, ketika pengesahan revisi pasal-pasal UU MD3 memilih walk out dari sidang paripurna DPR.
Jus Usman juga mengatakan seharusnya revisi UU MD3 merata. Jangan seperti sekarang, revisi sebagian pasal hanya dapat diterapkan di DPR RI, sedangkan DPRD tidak.
"Mestinya kalau diubah ya diubah seluruhnya sampai ke bawah. Ini kan DPRD tidak. Kita tunggu dulu keputusan MK," kata Jus Usman.
