Infografis
"Kami juga meminta Jokowi-JK mengadakan penegakan dan pengamanan hukum dan HAM di Papua dan Aceh," tuturnya.
Juga, sambung Haris, KontraS memberikan masukan untuk kabinet Jokowi-JK nanti untuk di sejumlah posisi, diharapkan memiliki latar belakang HAM.
"Yang penting Menkopolhukam, Menteri Agama, Jaksa Agung, Menkumham, Kepala BPN, tahu soal HAM. Khusus Menkumham, orang yang kerja di HAM bukan pengacara," katanya.
Sejumlah masukan ini, kata Haris, akan diberikan kepada Jokowi-JK langsung bukan melewati Rumah Transisi bentukan Jokowi. "Kita akan serahkan langsung ke Jokowi," tutur Haris.
