Infografis
Suara.com - Di tengah rumor Partai Demokrat segera bergabung ke dalam koalisi pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menegaskan bahwa partainya akan mengambil posisi netral atau penyeimbang antara pemerintah dan DPR.
"Kami tidak masuk Jokowi dan juga tidak masuk Koalisi Merah Putih (pendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014)," kata Mubarok kepada suara.com, Minggu (24/8/2014).
Pernyataan Partai Demokrat terkesan melunak setelah Jokowi-JK terpilih, mengingat dulu ikut mendukung Prabowo-Hatta. Hal itu ditandai dengan kehadiran kader Demokrat di acara deklarasi pro Prabowo-Hatta bernama Koalisi Permanen atau Koalisi Merah Putih di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, 14 Juli 2014.
Kemudian Mubarok mengklarifikasi bahwa yang hadir pada waktu itu hanya DPD Partai Demokrat Jakarta.
Ditanya alasan Partai Demokrat tak masuk ke koalisi pendukung Jokowi-JK dengan tujuan untuk menjaga program-program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat), Mubarok mengatakan tidak ada jaminan seandainya partainya masuk koalisi lalu program tersebut bisa dijaga kalau kader Demokrat tidak mendapatkan posisi menteri yang strategis.
"Tidak menjamin juga (bisa menjaga program SBY) kalau ternyata tidak punya kedudukan strategis, nanti malah tersandera. Maksudnya, kalau cuma sekadar duduk di kementerian, itu tidak ubah apa-apa, malah percuma," katanya.
Partai Demokrat menyadari bahwa koalisi Jokowi-JK tidak kuat di DPR RI, mengingat kursi DPR didominasi oleh partai-partai pendukung Koalisi Merah Putih. Kondisi yang demikian bisa saja mengganggu kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan Jokowi-JK.
Walaupun Partai Demokrat akan berada di luar pemerintahan, kata Mubarok, fraksi partainya di DPR tidak akan ikut arus Koalisi Merah Putih. Dengan kata lain, anggota Fraksi Demokrat yang berjumlah 61 orang akan tetap mendukung kebijakan pemerintah manakala program yang akan dijalankan bagus, sebaliknya jika programnya tidak relevan untuk rakyat, maka hal itu akan dikritisi.
"Jangan sampai pemerintah disabotase DPR. Artinya, kalau DPR sampai menghalangi, padahal program pemerintah itu bagus, maka Demokrat akan pro pemerintah. Tapi kalau pemerintah ngotot lakukan hal yang tidak relevan, maka Demokrat akan pro Koalisi Merah Putih," kata Mubarok.
"Jadi ketika dua kelompok tidak seimbang, maka 10 persen (61 anggota Demokrat) bisa jadi penyeimbang, bahkan bisa jadi penentu," Mubarok menambahkan.
